Dalam dunia hukum dikenal dua cara untuk menyelesaikan berbagai perkara dan sengketa, yaitu litigasi dan nonlitigasi. Litigasi adalah penyelesaian perkara melalui pengadilan, sedangkan nonlitigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Keduanya diatur dan diakui oleh hukum perundangan di Indonesia.

 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, litigasi merupakan upaya untuk menyelesaikan berbagai perkara hukum melalui pengadilan. Ini berarti kedua pihak yang terkait harus melakukan persidangan yang dihadiri hakim, jaksa, panitera, dan notulen.
Dalam perkara pidana, proses litigasi biasanya didahului dengan penyelidikan di kepolisian, peninjauan kasus di kejaksaan, dan penyelesaian perkara di pengadilan yang melibatkan saksi, ahli, atau pihak terkait lain untuk mendapatkan penyelesaian suatu kasus atau perkara.

Proses Penyelesaian Perkara Melalui Litigasi
Karena dilakukan di pengadilan, penyelesaian perkara melalui litigasi harus melewati beberapa prosedur, di antaranya:

1. Pendaftaran Perkara
Dalam perkara pidana, pendaftaran perkara dilakukan oleh pihak kejaksaan berdasarkan kasus yang telah diselidiki kepolisiaan. Sedangkan untuk perkara perdata, penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan.
Biasanya pendaftaran perkara ini dilengkapi dengan surat permohonan/gugatan dan surat kuasa yang sudah dilegalisasi (apabila penggugat menggunakan jasa pengacara). Setelah mendaftarkan gugatannya, penggugat tinggal menunggu persetujuan dari Ketua Pengadilan. 

2. Membayar biaya perkara
Untuk perkara pidana, biaya penyelesaian perkara litigasi biasanya sudah dibiayai pemerintah karena pihak penggugat adalah kejaksaan. Sedangkan dalam perkara perdata, biaya pengadilan dibebankan kepada penggugat. Jika menggunakan jasa pengacara, biaya ini biasanya sudah termasuk biaya sewa penasihat hukum yang telah dibayarkan.
Pembayaran biaya perkara hanya bisa dilakukan jika gugatan telah disetujui Ketua Pengadilan. Biasanya penggugat akan menerima tanda bukti penerimaan pembayaran.

3. Menunggu surat panggilan sidang
Pada perkara pidana panggilan sidang biasanya dijadwalkan oleh pihak kejaksaan berdasarkan ketersediaan hakim yang menangani kasus. Sambil menunggu panggilan, tersangka diharuskan tinggal di penjara atau menjadi tahanan kota tergantung dari kesepakatan dan besar kecilnya kasus.
Sedangkan untuk kasus perdata, surat panggilan sidang dikeluarkan oleh pihak pengadilan. Saat menghadiri sidang, penggugat akan didampingi kuasa hukumnya dan mengikuti proses litigasi sesuai alur yang telah ditentukan dan diakui oleh sistem perundangan di Indonesia.

4. Mediasi
Dalam beberapa kasus perdata, sebelum diadakan sidang biasanya akan dilakukan upaya nonlitigasi terlebih dahulu. Salah satu upaya yang sering dilakukan adalah mediasi. Mediasi merupakan upaya penyelesaian perkara yang melibatkan pihak ketiga. Posisi pihak ketiga atau mediator netral dan tidak berpihak.

Mediator bertugas untuk menjembatani perundingan antara pihak penggugat dan tergugat untuk mencapai kesepakatan yang disetujui keduanya. Jika upaya mediasi tidak berhasil, langkah selanjutnya adalah persidangan di pengadilan.

5. Sidang Putusan
Setelah melalui rangkaian persidangan yang panjang, setiap proses penyelesaian perkara melalui litigasi akan sampai pada sidang putusan. Pada persidangan ini hakim mengeluarkan keputusan terbaik berdasarkan berbagai pertimbangan untuk mengakhiri perkara.

Pertimbangan tersebut meliputi keterangan saksi, penggugat, kuasa hukum, saksi ahli (jika diperlukan), dan dasar hukum serta perundangan yang berlaku di Indonesia. Apabila penggugat atau tergugat merasa keberatan dengan keputusan tersebut, hukum negara memungkinkan kedua pihak untuk menajukan banding ke tingkat yang lebih tinggi.